jpnn.com, JAKARTA - Persidangan sengketa pembangunan tower di Kabupaten Badung kian memanas setelah muncul dugaan pelanggaran perjanjian kerja sama (PKS).
Ketua Umum Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Kamilov Sagala, menilai ada kejanggalan serius yang harus dibongkar secara menyeluruh.
Kamilov menyoroti adanya pembangunan menara yang melebihi 49 titik sebagaimana tercantum dalam PKS.
Ia menegaskan kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar terkait kepatuhan para pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati.
“Kalau sudah ada melebihi, ini ada hal yang aneh. Siapa yang memerintahkan bahwa ada penambahan?” ujarnya kepada wartawan, Selasa (7/4).
Ia menjelaskan, dalam praktik kerja sama, setiap perubahan seharusnya dilakukan melalui mekanisme amendemen kontrak.
Tanpa adanya perubahan resmi dalam PKS, pembangunan di luar jumlah yang disepakati dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Kamilov juga mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam penerbitan izin pembangunan menara.
.jpeg)
