bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Hukum menyelenggarakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026, Kamis (8/1) kemarin.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat integritas, akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Hukum, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), pimpinan KPK dan Ombudsman RI, Wakil Menteri Hukum, pimpinan tinggi madya dan pratama, hingga para Kakanwil dan Kepala Divisi di lingkungan Kemenkum.
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, hadir secara langsung di Jakarta.
Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Muhamad Amin Imran, serta Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Puri Adriatik Chassanova beserta jajaran mengikuti kegiatan secara virtual dari Ruang ZI Kantor Wilayah Kemenkum NTB.
Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum NTB merupakan bentuk komitmen dan dukungan nyata terhadap pembangunan Zona Integritas serta penguatan budaya integritas dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Hukum.
Sekjen Kemenkum Nico Afinta menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meneguhkan komitmen bersama seluruh jajaran Kementerian Hukum dalam membangun Zona Integritas menuju WBBM.
Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat budaya akuntabel dan integritas secara berjenjang dari pusat hingga kantor wilayah.
.jpeg)
