bali.jpnn.com, MATARAM - Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Analis Hukum Kanwil Kemenkum NTB menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Program Prioritas Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi (PN 06) dalam kerangka RPJMN 2025–2029 yang digelar Kemenko Polhukam, Kamis (20/11).
Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan pusat dan daerah untuk menyelaraskan arah kebijakan keamanan laut nasional dengan kebutuhan implementasi di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Rakor dibuka oleh Plh. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam, Wahyu Handoyo.
Wahyu Handoyo menegaskan bahwa PN 06 merupakan langkah strategis dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Dengan wilayah laut yang luas, tiga ALKI, serta berbatasan dengan sepuluh negara, Indonesia membutuhkan sistem keamanan laut terpadu sesuai amanat Perpres Nomor 161 Tahun 2024.
PN 06 juga didukung kerangka regulasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran (KKPH) serta pengembangan Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) sebagai instrumen evaluasi kinerja nasional.
Kepala Kesbangpol NTB, Ruslan Abdul Gani, menyoroti peran Kesbangpol dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah melalui kewaspadaan dini, pembinaan wawasan kebangsaan, serta penguatan hubungan antar-lembaga dan organisasi masyarakat.
Kepala LPPPM Unram, Andi Khairil, menjelaskan fungsi Kemenko Polhukam sebagai leading sector dalam sinkronisasi lintas K/L untuk memperkuat stabilitas keamanan dan politik nasional.
