bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Tahun 2026 yang digelar Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Selasa (15/9).
Kegiatan yang digelar secara hybrid tersebut mengangkat tema “Analisis Evaluasi Dampak Permenkumham Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis”.
Kehadiran Kanwil Kemenkum NTB menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan perspektif kebijakan terkait pelindungan serta pengawasan indikasi geografis.
DSK membahas berbagai aspek implementasi regulasi indikasi geografis, mulai dari efektivitas pengawasan, penguatan kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), hingga keterkaitan indikasi geografis dengan pengembangan potensi ekonomi daerah.
Forum tersebut juga melibatkan unsur Kementerian Hukum, pemerintah daerah, akademisi, lembaga riset, serta masyarakat peduli indikasi geografis untuk menggali berbagai perspektif dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih implementatif.
Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Andry Indrady mengapresiasi pelaksanaan DSK dan menegaskan pentingnya forum tersebut dalam memastikan kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Forum DSK merupakan bagian penting dari siklus kebijakan yang bertujuan memastikan kebijakan Kementerian Hukum tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Andry Indrady.
Ia juga mendorong agar hasil analisis tidak hanya melihat permasalahan lokal, tetapi mempertimbangkan keselarasan dengan kebijakan nasional serta keterkaitannya dengan regulasi yang lebih tinggi.
