jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mengajak pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media untuk berkolaborasi dalam mendukung transformasi UMKM.
Dukungan itu diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP) mengenai Rencana Alternatif Kebijakan Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat.
?Forum ini dirancang untuk menyerap aspirasi dan masukan dari lintas elemen pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media) guna merumuskan kebijakan pemasaran usaha masyarakat yang mampu mengatasi problem struktural dan kultural UMKM secara mendasar.
?Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison menuturkan, pihaknya menyadari bahwa tantangan UMKM sangat kompleks, mulai dari problem mendasar seperti mindset wirausaha dan inovasi, serta masalah krusial dalam memperluas jangkauan pasar.
“Banyak UMKM kita (Indonesia) yang belum mampu menembus batas-batas digital, apalagi bersaing di pasar ekspor, karena kurangnya literasi pemasaran modern dan dukungan ekosistem digital yang memadai," ujar Leon di Grand Asrilia, Kota Bandung (21/11/2025).
Melalui proses deliberatif dan partisipasi publik, lanjut Leon, Kemenko PM meyakini dapat merumuskan peta jalan yang tidak hanya menjalankan amanat regulasi, tetapi juga menemukan solusi yang berkelanjutan.
?Pemilihan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu lokasi FKP didasarkan pada kontribusi signifikan provinsi tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 12,7% hingga November 2025.
"Jawa Barat merepresentasikan wajah UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Indonesia," ujar Leon.
