jpnn.com, SUMEDANG - Kabar baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Sumedang.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menambah kuota rumah bersubsidi dari semula 343 unit menjadi 1.343 unit.
Kabar baik tersebut disampaikan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir setelah menandatangani MoU bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan 10 kepala daerah lainnya di Gedung Pakuan, Rabu (4/6).
"Alhamdulillah, Sumedang mendapat tambahan seribu unit rumah bersubsidi yang akan segera kami follow up untuk direalisasikan," ujar Bupati Dony dalam keterangannya, Selasa (10/6).
Program tersebut merupakan bagian dari pembiayaan perumahan bersubsidi melalui skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dengan uang muka hanya 1 persen, bunga ringan dan cicilan terjangkau.
Menurut Bupati Dony, dengan DP hanya sekitar Rp 1 juta dan cicilan per bulan sekitar Rp 1juta selama 20 tahun, masyarakat Sumedang yang masuk kategori MBR bisa memiliki rumah layak.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir setelah menandatangani MoU bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan 10 kepala daerah lainnya di Gedung Pakuan, Rabu (4/6). Foto: Dokumentasi Humas Pemkab Sumedang
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sumedang Marlina yang hadir mendampingi Bupati Dony menambahkan, Sumedang juga memiliki terobosan percepatan pembangunan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) melalui Dana Desa.
