jpnn.com, TANJUNGPINANG - Bea Cukai Tanjungpinang memperkuat sinergi lintas instansi melalui dua agenda strategis, berupa Focus Group Discussion (FGD) evaluasi regulasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta FGD pengembangan Free Trade Zone (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepulauan Riau.
Dua kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bea Cukai dalam mendorong kepastian regulasi, meningkatkan daya saing investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Dalam upaya mendorong terciptanya kepastian regulasi pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Evaluasi Pelaksanaan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari KPBPB, Bea Cukai Tanjungpinang menginisiasi penyelenggaraan FGD pada Kamis (18/12).
FGD tersebut dihadiri oleh BP Batam, BP Bintan, dan BP Tanjungpinang.
Dalam diskusi tersebut, Kepala Bea Cukai Tanjungpinang Joko Pri Sukmono Dwi Widodo menyampaikan harmonisasi regulasi antarkawasan menjadi hal yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan pelayanan dan pengawasan.
Menurut Joko, regulasi yang jelas dan seragam akan meminimalkan potensi perbedaan penafsiran dalam implementasi di lapangan, sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan logistik dan perdagangan.
Sebagai hasil konkret dari FGD, seluruh instansi yang hadir menyepakati nota kesepahaman sebagai wujud komitmen bersama dalam menyeragamkan langkah dan pemahaman regulasi KPBPB.
“Kesepakatan ini diharapkan mampu menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan mendukung tumbuhnya iklim investasi yang kondusif di Kepulauan Riau,” tambah Joko.
