jpnn.com, JAKARTA - Untuk memperkuat hubungan bilateral, khususnya dalam pengembangan wilayah perbatasan, peningkatan konektivitas, serta pengelolaan keamanan dan sosial ekonomi bersama di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia, Pemerintah RI dan Malaysia kembali meneguhkan komitmen kerja sama melalui Persidangan Ke-40 Jawatankuasa Kerja/Kelompok Kerja Pembangunan Sosio-Ekonomi (JKK/KK) SOSEK MALINDO yang berlangsung pada 18 s.d 19 November 2025 di Langkawi, Kedah, Malaysia.
Dalam sesi pembukaan, Dirjen Bina Adwil Dr. Safrizal, ZA MSi Dirjen Bina Adminsitrasi Kewilayahan, Kemendagri selaku ketua Kerjasma Sosek Malindo dan Delegasi Malaysia yang dipimpin oleh Encik YBrs. Tuan Badrul Shah bin Mohd Idris Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara (Pengurusan Keselamatan), Majlis Keselamatan Negara, menyampaikan apresiasi atas hubungan yang telah terjalin lebih dari empat dekade.
Dalam sambutannya, Safrizal menekankan bahwa Kerja sama SOSEK MALINDO yang telah berjalan lebih dari 40 tahun merupakan bukti kuat komitmen kedua negara dalam membangun kawasan perbatasan.
“Meskipun banyak capaian yang sudah diraih, masih terdapat sejumlah agenda yang memerlukan penyamaan persepsi dan koordinasi lebih intensif, khususnya terkait perbedaan landasan hukum serta implementasi kesepakatan di tingkat daerah,” kata Safrizal.
Kedua negara mencapai sejumlah kemajuan, antara lain penyelarasan Standard Operating Procedure (SOP) pemulangan dan pengendalian jenazah di Riau/Kepri-Johor/Melaka serta Entikong-Tebedu.
Kedua pihak sepakat untuk memperkuat mekanisme koordinasi melalui pembentukan Tim Fasilitasi dan pusat komunikasi (call center) serta pelaksanaan masa uji coba selama satu tahun.
Kedua negara menyatakan komitmen untuk mendorong pembukaan jalur laut RoRo Dumai-Melaka dan Batam-Johor, yang diharapkan memperkuat arus barang dan mobilitas masyarakat.
Selain itu, pengoperasian Terminal Barang Internasional Entikong dan percepatan pengembangan kawasan Special Economic Zone (SEZ) Tebedu-Entikong menjadi fokus utama, sejalan dengan arahan pimpinan nasional kedua negara.
