jpnn.com, BANDUNG - Jaringan Aktivis ’98 lintas kota melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam momentum peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung, Minggu (19/4),
para Aktivis ’98 menegaskan bahwa semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) harus tetap menjadi pijakan utama dalam merumuskan arah kebijakan nasional, terutama di tengah situasi geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian.
Ketua Presidium 98 M Suryawijaya menyatakan keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) bertentangan dengan semangat politik luar negeri Indonesia bebas aktif sebagaimana tercermin dalam Dasa Sila Bandung.
“Bahwa pilihan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) adalah wujud nyata dari pengkhianatan Dasa Sila Bandung 1955,” ujar Surya.
Dasa Sila Bandung merupakan fondasi penting dalam menjaga prinsip kedaulatan nasional, kesetaraan antarbangsa, serta penolakan terhadap segala bentuk intervensi asing dalam urusan domestik negara.
Karena itu, keputusan strategis dalam hubungan internasional, termasuk keterlibatan dalam forum global tertentu, harus tetap berpijak pada prinsip bebas aktif dan tidak mengorbankan independensi politik luar negeri Indonesia.
Aktivis ’98 menilai jika langkah tersebut tidak dikaji secara kritis, maka Indonesia berpotensi menjauh dari warisan diplomasi besar yang telah dibangun sejak era Presiden pertama RI, Soekarno.
Selain persoalan politik luar negeri, mereka juga menyoroti kondisi demokrasi dan penegakan hukum di dalam negeri yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
