jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid alias HNW mewanti-wanti agar pemerintah melalui kementerian terkait tidak membiarkan persoalan kontroversi desil menjadi berlarut-larut.
HNW menilai sudah banyak keluhan masyarakat mengenai sistem desil yang menimbulkan berbagai masalah, di mana dianggap tidak menggambarkan kondisi nyata di lapangan yang berdampak langsung dengan dihentikannya bantuan sosial yang mereka terima.
“Saya berulang kali menerima aspirasi warga yang resah dengan penetapan desil yang tidak sesuai dengan status ekonomi mereka, dan berdampak dengan dihentikannya bantuan sosial yang selama ini didapatkan," kata HNW dalam keterangannya, Sabtu (29/8).
Selain itu, HNW menerima juga beragam keluhan masyarakat terkait sulitnya melakukan pengusulan maupun penyanggahan desil ketika mereka mendapatkan fakta ketidaksesuaian tersebut.
"Jika tidak segera direspons, maka dikhawatirkan kasus ini bisa menggagalkan tujuan mulia bantuan sosial karena tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketidakpercayaan bahwa pemerintah serius menyelenggarakan program perlindungan sosial sesuai amanat Konstitusi,” ujar HNW mengingatkan.
Anggota DPR Fraksi PKS ini menyebutkan, UUD 1945 di Pasal 34 ayat (2) tegas menyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Menurut HNW, konteks martabat kemanusiaan itu harusnya melihat kondisi riil, bukan sekedar berbasis metode statistik yang bisa bias untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga.
Apalagi di masyarakat ada banyak kasus yang tidak tergambar di data, seperti penggunaan identitas oleh orang lain, kepemilikan aset bersumber waris tanpa pendapatan bulanan, banyaknya jumlah anggota keluarga ditanggung, tingginya biaya hidup yang tak sebanding dengan pendapatan dan lain-lain.
