jatim.jpnn.com, SURABAYA - Guru Besar Fakultas Kedokteran Unair Dr dr Prof Djohansjah Marzoeki menyatakan kolegium kodektaran bukan ranah negara dan Kementerian Kesehatan.
Hal itu diungkapkan Prof Djohansjah Marzoeki saat menjadi pembicara dalam kegiatan mini simposium yang digelar di FK Unair, Kamis (12/6).
Prof Djohansjah menjelaskan dunia kedokteran terbagi menjadi dua dimensi utama, yakni keilmuan dan profesi.
“Sisi keilmuan diampu oleh kolegium. Mereka bertugas menyusun standar kompetensi pendidikan dokter spesialis dan merumuskan kaidah ilmiah berdasarkan hasil riset,” ujarnya.
Menurutnya, aspek keilmuan tidak tunduk pada batas-batas yuridis suatu negara, berbeda dengan praktik profesi kedokteran yang dilakukan saat dokter menangani pasien secara langsung.
“Ilmu kedokteran itu bagian dari ilmu pasti alam, dan ilmu pasti tidak mengenal batas negara. Kebenaran ilmiah harus tunduk pada standar internasional dan diuji secara global,” katanya.
Sementara itu, Gubes FK Unair Prof Dr dr David Sontani Perdanakusuma SpBP-RE(K) mengatakan jika kolegium kedokteran diambil alih oleh pemerintah akan terjadi kekacauan. Salah satunya pada pola mengelola keilmuan.
"Jelas akan kacau. Menentukan orang yang tidak pernah berkecimpung dalam pendidikan, ilmunya enggak mumpuni, terus dia memegang suatu pengampu keilmuan sebagai. Misalnya melakukan operasi harusnya A, B, C, D, dia enggak pernah mendidik, tidak pernah tahu, standar, karena kolegium itu yang membuat standar pendidikan, standar kompetensi dan kurikulum," pungkas Prof David. (mcr23/jpnn)
