jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Amerika Serikat (AS) dinilai dapat menjadi bumerang bagi posisi diplomasi Indonesia. Langkah ini diprediksi akan mempersulit peran RI sebagai mediator netral dalam konflik besar di Timur Tengah, khususnya antara Iran melawan blok AS-Israel.
Peringatan tersebut disampaikan oleh Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Siti Mutiah Setyawati dalam Diskusi Pojok Bulaksumur, Kamis (5/3). Ia mendesak pemerintah untuk meninjau ulang keterlibatan tersebut dari perspektif politik luar negeri yang bebas aktif.
Siti menyoroti kejanggalan mendasar dalam komposisi BoP. Meski diklaim bertujuan menciptakan perdamaian di Gaza, forum tersebut justru tidak melibatkan pihak yang paling terdampak.
"Board of Peace diklaim ingin menciptakan perdamaian di Gaza, tetapi Palestina justru tidak dilibatkan sebagai anggota. Sulit membayangkan bagaimana perdamaian dapat dibangun tanpa melibatkan pihak yang berkonflik," tegas Siti.
Selain itu, ia mengkritik tata kelola BoP yang dinilai tidak lazim dalam praktik diplomasi multilateral.
Menurutnya, kepemimpinan di BoP bersifat sangat personal, berbeda dengan organisasi internasional pada umumnya yang diwakili oleh negara melalui pemerintah resmi. Hal ini, menurut Siti, dapat mencederai legitimasi forum tersebut di mata dunia.
Posisi Indonesia sebagai mediator sangat bergantung pada persepsi netralitas.
Siti menjelaskan bahwa dengan bergabung ke dalam BoP yang berisi Amerika Serikat dan Israel, Indonesia berisiko dianggap telah memihak pada blok tertentu.
