jpnn.com, YOGYAKARTA - Gelombang populisme dan kemunduran demokrasi dinilai telah menjadi persoalan global yang tidak hanya melanda negara berkembang, tetapi juga menjangkau negara-negara dengan tradisi demokrasi panjang seperti Amerika Serikat dan Jerman. Persoalan tersebut menjadi sorotan utama dalam pembukaan CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia sekaligus 9th CALD Party Management Workshop di Karaton Ballroom, Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).
Sejumlah tokoh dalam forum internasional itu mengingatkan bahwa demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapat ruang berkembang. Chairperson Council of Asian Liberals and Democrats (CALD), Florencio “Butch” Abad, mengangkat pemikiran peraih Nobel Ekonomi 2024, Daron Acemoglu, mengenai tantangan yang dihadapi demokrasi liberal.
Butch Abad menyampaikan dalam pesannya kepada peserta konferensi bahwa demokrasi liberal gagal bukan karena sistem demokrasi itu sendiri yang cacat. Ia menegaskan, kegagalan mulai terjadi ketika liberalisme berhenti menyediakan kondisi-kondisi yang membuat kebebasan dan demokrasi bermakna bagi warga negara biasa. Mantan menteri kabinet Filipina itu mengatakan demokrasi menghadapi persoalan ketika kekuatan ekonomi, politik, dan otoritas budaya semakin terkonsentrasi pada kelompok elite, sementara sebagian besar masyarakat pekerja kehilangan kepastian ekonomi, status sosial, dan ruang menyuarakan kepentingan politiknya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Butch Abad mengangkat gagasan working-class liberalism atau liberalisme kelas pekerja. Menurutnya, gagasan itu merupakan upaya merekonstruksi liberalisme sosial-demokratis agar mampu menjawab perubahan masyarakat pada era pascaindustri. Ia memaparkan bahwa rekonstruksi itu berfokus pada lima pilar, yakni memulihkan komunitas dan pemerintahan mandiri, mengurangi ketimpangan berlebihan, membangun narasi bersama, menciptakan lapangan kerja layak, serta menyediakan layanan publik efektif. Dengan demikian, demokrasi tidak cukup hanya dipertahankan melalui prosedur dan institusi politik, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat konkret dan rasa keadilan bagi masyarakat luas.
Peringatan mengenai situasi demokrasi global juga disampaikan Direktur Regional Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia, Moritz Kleine-Brockhoff. Berbicara di panggung utama konferensi, Moritz membandingkan optimisme demokrasi saat Tembok Berlin runtuh dan Perang Dingin berakhir dengan situasi dunia saat ini. Ia mengaku ketika tumbuh besar di Jerman, runtuhnya Tembok Berlin dan berakhirnya Perang Dingin adalah masa kejayaan demokrasi, namun hari ini demokrasi berada dalam tekanan di banyak tempat. Moritz menyinggung perkembangan politik di Amerika Serikat dan menguatnya populisme sayap kanan di Jerman sebagai contoh bahwa tekanan terhadap demokrasi tidak hanya terjadi di negara berkembang.
Di kawasan Asia, Moritz juga menyoroti sejumlah tantangan berbeda, mulai dari kudeta militer di Myanmar, disinformasi di Filipina, pembubaran partai politik melalui lembaga peradilan di Thailand, hingga persoalan demokrasi di Vietnam. Indonesia pun, menurut Moritz, tidak terlepas dari kecenderungan kemunduran demokrasi. Ia mengingatkan bahwa di Indonesia sendiri terjadi kemunduran demokrasi yang mengkhawatirkan, dan menyitir pernyataan pendiri yayasan mereka, Friedrich Naumann, bahwa demokrasi membutuhkan orang-orang yang demokratis. Moritz menambahkan bahwa terserah kepada para demokrat untuk merespons hal ini.
Senada dengan pandangan tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keynote address-nya mengingatkan bahaya populisme otoriter terhadap institusi demokrasi. Menurut Hasto, salah satu paradoks populisme otoriter adalah penggunaan bahasa dan aspirasi rakyat untuk membangun dukungan politik, tetapi kekuasaan yang terbentuk justru dapat melemahkan institusi yang seharusnya melindungi rakyat. Ia menyatakan bahwa populisme otoriter berbicara dalam bahasa rakyat, namun sering kali justru memperlemah institusi yang melindungi rakyat, serta berjanji membuat bangsa menjadi kuat tetapi meminta warga negara menyerahkan kebebasan mereka demi ketertiban. Hasto juga mengingatkan bahwa populisme otoriter menjadi kuat ketika orang-orang kehilangan kepercayaan pada demokrasi dan ketika korupsi menghancurkan masa depan.
Dalam paparannya, Hasto menyinggung dinamika politik Indonesia dan menilai mekanisme checks and balances serta prinsip supremasi hukum harus terus diperkuat agar demokrasi tidak semakin mengalami kemunduran. Ia mengungkapkan bahwa mekanisme pengawasan dan keseimbangan tidak lagi berfungsi, supremasi hukum semakin terpisah dari keadilan, dan kritik diperlakukan sebagai ancaman serta pers dibungkam. Hasto kemudian mengaitkannya dengan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan menyebut bahwa apa yang terjadi pada Pemilu 2024 di Indonesia adalah puncak kemenangan bagi populisme otoriter yang telah dibangun secara bertahap, khususnya sejak masa jabatan kedua Jokowi.
