bali.jpnn.com, JAKARTA - Upaya memperkuat akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat terus dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB).
Senin kemarin (17/11), Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati melakukan koordinasi dan konsultasi strategis dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen di Jakarta.
Koordinasi ini untuk membahas persiapan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Provinsi NTB.
Pertemuan ini menjadi sangat penting mengingat NTB mencatat pencapaian yang membanggakan, yakni telah berhasil membentuk 100 persen Posbankum Desa/Kelurahan.
Total ada 1.166 Posbankum yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi NTB.
Capaian ini tidak hanya menunjukkan kerja keras dan komitmen pemerintah daerah serta desa/kelurahan, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam memperluas jangkauan layanan bantuan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan laporan perkembangan sekaligus permohonan arahan kepada Kepala BPHN terkait pelaksanaan peresmian Posbankum Desa/Kelurahan secara serentak di NTB.
Ia menegaskan bahwa peresmian ini penting dilakukan sebagai bentuk penguatan kelembagaan serta memastikan seluruh Posbankum dapat berfungsi optimal sebagai garda terdepan pemberian layanan bantuan hukum di tingkat komunitas.
