jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aktivitas survei seismik PT Kangean Energy Indonesia (KEI) di Kepulauan Kangean, Sumenep, terus menuai gelombang penolakan dari masyarakat dan nelayan.
Belakangan sempat terjadi aksi demo dan pengusiran kapal yang diduga milik PT KEI di tengah laut. Situasi ini mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Jatim asal Sumenep Nur Faizin.
Dalam rapat Komisi C DPRD Jatim bersama Dinas ESDM Jatim, politikus PKB itu meminta SKK Migas perwakilan Jawa Timur segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi.
“Alhamdulillah, kemarin setelah rapat dengan kami, Dinas ESDM Jatim sudah bersurat kepada SKK Migas perwakilan Jawa Timur agar mengklarifikasi kegiatan KEI di Kangean akhri akhir ini,” ujar Faizin, Jumat (3/10).
Surat ESDM Jatim yang ditujukan kepada SKK Migas terkait demo para nelayan yang mendesak penghentian eksplorasi migas di Kangean. Foto: Source for JPNN
Faizin itu menyatakan Pemprov Jatim tidak boleh diam. Menurutnya, apabila persoalan ini dibiarkan, eskalasi konflik di masyarakat bisa semakin meningkat.
"Pemprov tidak boleh diam, kita harus membuka ruang investasi itu memang penting untuk PAD kita, tetapi juga tak kalah penting mendengarkan aspirasi masyarakat di bawah, khususnya yang terdampak langsung selama bertahun tahun oleh aktifitas PT KEI ini,” ucapnya.