jpnn.com, JAKARTA - Konflik dualisme kepengurusan PB Muaytai Indonesia kembali memanas. Pada Kamis (21/5), perwakilan kubu pengurus PBMI versi Nadim Al Farell mendatangi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk memaparkan dualisme yang terjadi.
Lutfi Agizal, sekjen PBMI kubu Nadim Al Farell, menyampaikan dalam audiensi ini pihaknya menyampaikan soal kronologi, dan paparan pengprov serta atlet soal dualisme.
"Salah satunya atlet Sarah Avilia yang diberikan surat dilarang bertanding," kata dia.
Dia pun mengingatkan bahwa dualisme ini berpotensi membuat pemerintah terjerat masalah hukum.
"Munaslub yang tidak sesuai AD/ART berimbas dapat batal demi hukum produk hukum dan dokumen administratif resmi yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI), sehingga pencairan dana kepada pihak yang tidak berhak bisa menjadi tindak pidana korupsi," kata Lutfi.
Yunus Adhi Prabowo, selaku pengacara kubu Nadim, menyampaikan bahwa dalam audiensi tersebut pihaknya melaporkan bahwa AD/ART perkumpulan adalah hukum tertinggi yang harus ditaati oleh semua bagiannya.
Karena itu, Munaslub PBMI yang memilih Lanyalla Mataliti sebagai ketua umum di Jakarta pada 10 April 2026 lalu, jelas tidak sah.
"Nah, karena kami Pengprov SK nya masih berlaku maka Pengprov juga mengadakan Munaslub tanggal 25 April 2026 di Hotel Osaka Pik yang aklamasi memilih Nadim Al farel sebagai Ketua Umum PBMI," kata dia melanjutkan.
