jpnn.com, MALANG - Digitalisasi perpustakaan MPR menjadi langkah strategis untuk memperluas akses publik terhadap dokumen-dokumen kenegaraan, risalah sidang, naskah akademik, dan referensi konstitusi.
Digitalisasi perpustakaan juga meningkatkan efisiensi pelayanan informasi kepada masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan.
Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR Anies Mayangsari Muninggar. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI
Pernyataan tersebut Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR Anies Mayangsari Muninggar dalam seminar bertema 'Perpustakaan Digital dalam Percepatan Transformasi Pengetahuan sebagai Bentuk Pelayanan Publik' di Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Selasa (18/11).
Anies mengungkapkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat telah membawa perubahan besar terhadap perilaku masyarakat dalam mencari dan memperoleh informasi.
"Melalui dukungan aplikasi, fitur, dan sistem data digital yang kini tersedia di perpustakaan, masyarakat dapat memperoleh beragam data dan informasi dalam waktu yang relatif cepat dan efisien," kata Anies dalam keterangannya, Rabu (19/11).
Menurut Anies, perpustakaan digital adalah enabler utama bagi Anggota MPR dan Staf Sekretariat Jenderal MPR untuk mengakses koleksi, dokumen historis, dan kajian mendalam secara real-time dan 24 jam 7 hari.
"Hal ini sangat krusial dalam mendukung tugas-tugas vital, seperti pengkajian sistem ketatanegaraan, amandemen UUD, dan pemasyarakatan Empat Pilar MPR yang memerlukan data akurat dan cepat," terangnya.
