jpnn.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memulai 2026 dengan memperkuat ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) melalui penandatanganan tujuh kerja sama strategis lintas sektor yang mencakup MoU, PKS, dan Recognition Agreement di Gedung BPJPH, Jakarta Timur, Jumat (9/1).
Langkah ini merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kolaborasi dan menghapus ego sektoral dalam pelaksanaan program pemerintah.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan atau Babe Haikal menegaskan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan empat strategi utama BPJPH.
Langkah kolaboratif ini juga merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo untuk mengedepankan kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral.
"Ini merupakan implementasi dari 4 Strategi Utama BPJPH yaitu Regulasi, Sosialisasi, Kolaborasi dan Digitalisasi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, BPJPH menyerahkan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) kepada Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan sebagai bagian dari penguatan infrastruktur sertifikasi halal nasional, khususnya pada sektor strategis kelautan dan perikanan.
Babe Haikal menyebut kolaborasi multipihak sebagai fondasi penguatan penyelenggaraan JPH. Dia menekankan bahwa halal memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Esensi halal adalah keterbukaan dan transparansi. Dari sana lahir traceability dan trustability. Ketika halal menjadi standar, maka halal akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Babe Haikal.
