jpnn.com, JAKARTA - Wacana perubahan metodologi perhitungan free float oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) kembali menyoroti lemahnya tata kelola dan transparansi struktur kepemilikan saham di pasar modal Indonesia.
Sejumlah pakar menilai, rencana MSCI menggunakan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai acuan tambahan dalam menentukan porsi saham publik menunjukkan bahwa struktur free float Indonesia memang perlu pembenahan mendasar.
Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu segera melakukan penataan agar persepsi global terhadap pasar modal nasional tidak makin negatif.
Senior Market Analyst PT Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menjelaskan bahwa pengkajian ulang cara menghitung free float (saham yang beredar dan dapat diperdagangkan publik) bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang masuk dalam indeks MSCI menjadi salah satu faktor pelemahan IHSG.
“Mereka tengah melakukan konsultasi terhadap metode perhitungan free float untuk menyamakan persepsi antara otoritas pasar Indonesia dan MSCI,” kata Nafan Aji Gusta dalam keterangannya, Selasa (28/10).
Menurutnya, langkah MSCI tersebut tidak semata soal teknis metodologi, tetapi mencerminkan masih adanya anomali yang dibiarkan bertahun-tahun. Selama ini banyak emiten besar di Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang rumit dan tertutup.
"Free float yang tercatat sering kali tidak mencerminkan realitas likuiditas di pasar karena sebagian besar saham masih dipegang entitas korporasi,” ujar analis bursa ini lagi.
Dalam kondisi seperti ini, lanjutnta, tanpa penyelarasan kebijakan antara otoritas nasional dan standar global, emiten-emiten yang secara fundamental sangat kuat justru berpotensi terdampak negatif akibat kajian baru yang mungkin akan diterapkan MSCI. Hal itu dapat memicu penyesuaian bobot saham di indeks global dan menggeser persepsi investor terhadap pasar Indonesia.
