jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menyampaikan bahwa hasil diplomasi bilateral Indonesia-Amerika Serikat harus dilihat secara utuh, dari sisi risiko maupun peluangnya bagi perekonomian nasional.
Menurutnya, dalam setiap kebijakan ekonomi selalu terdapat konsekuensi yang tidak bisa dihindari.
"Tidak ada kebijakan yang sempurna. Setiap pilihan pasti ada manfaat dan kerugian,” ungkap Abdul Rahman Farisi dalam keterangan resmi, Rabu (25/2).
Mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin itu menilai kritik terhadap perjanjian dagang merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, sepanjang tetap rasional dan berbasis data.
“Menilai perjanjian ini seperti menyerahkan kepala untuk dipenggal itu terlalu hiperbolik,” tambahnya.
Abdul Rahman menjelaskan bahwa respons cepat pemerintah tidak bisa dilepaskan dari kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang sebelumnya ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap barang ekspor Indonesia.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menekan kinerja industri nasional, mengingat Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia setelah Tiongkok dengan kontribusi sekitar 10-12 persen terhadap total ekspor.
Dia menekankan bahwa komoditas yang terdampak bukan sektor kecil, melainkan industri manufaktur padat karya seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan karet.
