jateng.jpnn.com, SEMARANG - Persoalan distribusi logistik nasional kembali menjadi sorotan para pelaku usaha angkutan barang.
Sejumlah isu dinilai menghambat efisiensi, mulai dari pembatasan usia truk, minimnya kompetensi pengemudi hingga kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai.
Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan regulasi pembatasan usia truk seharusnya dapat diterapkan tanpa mengganggu operasional pelabuhan.
Dia menilai pendataan melalui sistem Single Truck Identification Data (STID) sudah memungkinkan seleksi truk berdasarkan umur, merek, kapasitas, hingga status uji KIR.
“Setelah kami data dengan benar, kalau truk berusia lebih dari 20 tahun dikeluarkan (dilarang masuk), pelabuhan tidak akan terganggu. Jadi kalau syaratnya begitu, jalankan saja,” ujar Gemilang dalam Taklimat Media Rakerda Aptrindo Jateng-DIY dan Rakercab Semarang, Kamis (20/11).
Meski begitu, dia menilai pembatasan hanya di pelabuhan tidak akan menyelesaikan masalah. Truk yang dilarang masuk pelabuhan tetap dapat beroperasi di jalan raya dan mengonsumsi BBM bersubsidi.
“Maka alangkah baiknya truk diremajakan saja. Pemerintah perlu memberi fasilitas untuk pembaruan, dan truk yang lama dimusnahkan. Jadi persaingan juga selevel, jangan truk seharga Rp 50 juta bersaing dengan yang Rp 1,5 miliar,” ujarnya.
Gemilang juga menyoroti krisis pengemudi truk. Menurutnya, sekitar 20 persen armada anggota Aptrindo tidak beroperasi karena tidak ada sopir.
