jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sebanyak 57.349 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinonaktifkan pada 2025.
Penonaktifan ini menyusul terbitnya Keputusan Menteri Sosial Nomor 80 Tahun 2025, dengan alasan antara lain peserta sudah meninggal dunia, perubahan segmen kepesertaan, serta data bayi baru lahir yang tidak diperbarui lebih dari tiga bulan.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah VI Yessi Kumalasari mengatakan pentingnya verifikasi dan validasi data kepesertaan oleh pemerintah daerah agar warga yang masih berhak dapat segera diaktifkan kembali.
"Kami harap SK bulan berikutnya bisa memulihkan mereka yang memang masih layak," ujarnya.
Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan telah membayarkan biaya penjaminan pelayanan kesehatan sebesar Rp 1,7 triliun ke 388 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 75 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) di DIY.
Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di DIY sendiri telah mencapai 99,18 persen, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 90,22 persen, melampaui target nasional 80 persen.
Yessi juga mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang telah membayar iuran peserta sebesar Rp 383 miliar hingga April 2025, serta mendorong pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pembiayaan peserta JKN dari kalangan tidak mampu.
Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Didik Wardaya menegaskan Pemda DIY akan berupaya untuk memulihkan status kepesertaan 57.349 PBI-JK yang dinonaktifkan.
.jpeg)
