jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penguatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kamis (15/1/2026).
Rapat koordinasi membahas perkembangan penanganan pascabencana, mulai dari pendataan dampak, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, hingga progres rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta layanan pemerintahan.
Dalam forum tersebut, ditekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait agar pelaksanaan program pemulihan berjalan terarah dan tepat sasaran.
Posko rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi salah satu fokus utama, posko diharapkan mampu menyajikan informasi kegiatan secara rinci, memantau perkembangan pelaksanaan di lapangan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terkini.
Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan pemulihan dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah terdampak.
Selain aspek teknis, rapat juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang terkoordinasi.
Informasi terkait penanganan pascabencana diharapkan dapat disampaikan secara konsisten, jelas, dan akurat kepada masyarakat, sehingga perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipantau secara terbuka dan meningkatkan kepercayaan publik.
