jpnn.com, JAKARTA - Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M. Tokan menyebut parpol harus mengubah strategi menyambut pemilu setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 135/PUU-XXII/2024.
"Partai politik di mana partai politik harus melakukan persiapan yang lebih matang lagi menghadapi jadwal pemilu yang ditetapkan MK seperti ini," kata dia melalui layanan pesan, Jumat (27/6).
Tokan mengatakan partai perlu menyusun ulang struktur kepengurusan di pusat dan daerah, termasuk urusan rekrutmen calon eksekutif serta legislatif menyikapi putusan MK nomor 135.
"Kemudian menyiasati pola pembiayaan partai yang lebih kompleks dan masih banyak lagi kerja kerja politik yang harus dipersiapkan," kata dia.
Menurut Tokan, PPP berharap penyusunan Revisi UU Pemilu oleh DPR dan pemerintah bisa rigid dan tak multitafsir menyikapi putusan MK.
"Mudah-mudahan PPP sebentar lagi akan melaksanakan Muktamar ini dapat melakukan perubahan besar dalam menyusun strategi tidak hanya pemenangan pemilu presiden, legislatif maupun eksekutif, tetapi yang lebih penting lagi ialah lolos masuk ke Senayan," ujarnya.
MK memutuskan memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah setelah muncul putusan bernomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan Perludem.
MK mengusulkan pemungutan suara nasional dipisah dan diberi jarak paling lama 2 tahun 6 bulan dengan pemilihan tingkat daerah. (ast/jpnn)
