jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan heboh permasalahan sosial dan politik di Pati, Jawa Tengah, harus dilihat dari empat perspektif.
Pertama, kata dia, kemandirian fiskal demi memperoleh pendapatan asli daerah di sejumlah provinsi dan kabupaten atau kota yang masih rendah.
Rifqi sapaan Rifqinizamy Karsayuda mengatakan banyak provinsi dan kabupaten atau kota yang bergantung dengan transfer dana pusat.
"Bergantung sangat tinggi kepada transfer dana pusat ke daerah, yaitu transfer APBN ke daerah," kata dia kepada awak media, Kamis (14/7).
Rifqi menyebutkan daerah otomatis gelagapan ketika pemerintah membuat kebijakan efisiensi APBN dan refocusing atau peninjauan ulang program.
Legislator Fraksi NasDem itu mengatakan kepala daerah kemudian membuat inisiatif berupa meningkatkan pendapatan dari pajak saat transfer pusat yang macet akibat efisiensi.
"Problem ini menjadi sengkarut karena masalah ekonomi daerah, ekonomi regional, bahkan ekonomi nasional kita, itu, kan, pada posisi yang sedang tinggi dinamikanya dan tidak baik-baik saja," ujar dia.
Rifqi mengatakan perspektif kedua dari persoalan di Pari ialah soal komunikasi politik antara pejabat publik dengan masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang ingin diambil seharusnya menggunakan akuntabilitas dan transparansi kinerja.
