jpnn.com, SURAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menggenjot upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dengan mengoperasikan Sekolah Rakyat.
Untuk itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meresmikan operasional 9 Sekolah Rakyat yang menerapkan sistem berasrama (boarding) pada awal tahun ajaran 2025-2026, Senin (14/7)
Kesembilan Sekolah Rakyat itu berada di beberapa kabupaten/kota di Jateng. Perinciannya ialah 6 Sekolah Rakyat tingkat SMA dan 3 SMP.
"Hari ini tepat di Gedung Sentra Terpadu Soeharso, sembilan Sekolah Rakyat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diresmikan," kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menghadiri pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) 2025 Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Surakarta.
Angkatan pertama Sekolah Rakyat itu menampung setidaknya 850-an anak dari keluarga yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurut Ahmad Luthfi, keberadaan Sekolah Rakyat tersebut sebagai upaya untuk mengikis kemiskinan ekstrem dari sisi pendidikan. Dengan sistem boarding, seluruh murid Sekolah Rakyat itu harus tinggal di asrama hingga lulus.
Meski demikian, orang tua atau wali siswa tetap dapat bertemu anak-anak mereka setiap hari Sabtu dan Minggu.
Khusus di Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Surakarta, jumlah siswa angkatan pertamanya sekitar 200 anak didik. Sekolah itu memiliki sekitar 20 guru dan tenaga pendidik, serta 12 wali asuh atau wali asrama.
