jpnn.com - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengingatkan tujuh rekomendasi masyarakat sipil hasil pengawasan selama 1,5 tahun pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) menyikapi pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).
"Kami berharap dengan kepemimpinan baru, MBG menjadi pintu masuk perubahan pola asuh dan pola makan keluarga Indonesia, bukan sekadar program distribusi makanan,” kata Jasra melalui layanan pesan, Rabu (3/6).
Poin pertama dari tujuh rekomendasi masyarakat sipil ialah memprioritaskan penyaluran MBG secara bertahap ke wilayah dengan kerawanan pangan, masalah gizi, dan kerentanan sosial-ekonomi tinggi.
Kedua, melakukan evaluasi menyeluruh tata kelola MBG, termasuk pengembangan model alternatif seperti pelibatan kantin sekolah guna mengurangi risiko kontaminasi silang.
Poin ketiga, melibatkan anak secara bermakna dalam perencanaan menu, edukasi gizi, hingga evaluasi program melalui mekanisme aman dan partisipatif.
Poin keempat, menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan dengan standar ketat dan kolaborasi lintas sektor, terutama sektor kesehatan dan pendidikan.
Poin kelima, mendorong pola hidup sehat dan edukasi gizi komprehensif, mulai dari gizi seimbang, PHBS, hingga aktivitas fisik anak.
Keenam, mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung sekaligus mengawasi pelaksanaan program MBG.
