jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, penerapan zero angkutan over dimension over loading (ODOL) telah tertunda selama 16 tahun.
Dudy menceritakan perjalanan panjang kebijakan zero ODOL. Kata dia, implementasi kebijakan zero ODOL telah dicanangkan sejak 2017.
Akan tetapi kebijakan tersebut selalu 'tari ulur' dan belum berjalan optimal akibat berbagai penundaan dan keberatan dari sejumlah pihak.
Meski sudah disepakati oleh pemangku kepentingan untuk diterapkan pada tahun 2023, kebijakan zero ODOL terus ditunda sejak 2017.
"Itu akibat permintaan relaksasi dari kalangan pengemudi dan pelaku usaha logistik nasional," ujar Dudy dikuti Sabtu (28/6).
Padahal, lanjut dia, regulasi mengenai larangan kelebihan dimensi dan beban pada kendaraan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau sejak 16 tahun lalu.
Penundaan panjang ini, menurut dia, berdampak langsung pada keselamatan masyarakat, terbukti dari meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan ODOL dan memicu ribuan korban jiwa setiap tahunnya.
Oleh karena itu, penanganan angkutan ODOL di Indonesia harus segera dilaksanakan dan tidak bisa lagi ditunda.
.jpeg)