jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Martin D Tumbelaka memberikan sejumlah catatan kritis kepada jajaran penegak hukum dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakapolri, Plt Wakil Jaksa Agung, dan Plt Kepala BP MA RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/11).
Terkait Polri, Martin secara khusus menyoroti peranan Propam. Ia mendorong divisi profesi dan pengamanan internal tersebut untuk mengambil tindakan tegas guna menjaga kepercayaan publik.
"Langkah tegas ini dibutuhkan dari Propam. Kalau Propam lemah dalam Polri, tentu ini berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri itu sendiri," ujar Martin.
Martin mengingatkan, langkah tegas Propam terhadap anggota yang melakukan pelanggaran pidana maupun etik harus terus dimaksimalkan.
Kepada Kejaksaan Agung, politisi dari daerah pemilihan Sulawesi Utara itu meminta lembaga itu menanggapi serius isu-isu yang beredar di masyarakat, seperti penggelapan barang bukti dan lelang saham. Ia menekankan pentingnya klarifikasi untuk mencegah cedera semangat pemberantasan korupsi.
"Jadi, sayang sekali kalau memang ini tidak dibuka kepada masyarakat. Jadi, masyarakat terus akan pesimis akan pengungkapan-pengungkapan kasus di Kejaksaan karena ada hal-hal yang seperti ini yang tidak diklarifikasi secara terang oleh pihak Kejaksaan," tuturnya.
Di akhir pemaparannya, Martin mengungkapkan menemukan ketidakharmonisan antara kepolisian dan pengadilan di Manado saat reses. Ia menyebut Pengadilan Negeri Manado menolak menandatangani semua penetapan penyitaan, perpanjangan, dan penahanan dari penyidik.
"Ini bahaya, pak, ini enggak jalan kita penegakan hukum kalau hal seperti ini terjadi," tegas Martin.
