jpnn.com, JAKARTA - Puluhan aktivis mahasiswa dari berbagai organisasi nasional yang tergabung dalam Koalisi Bangsa Muda menyerukan penguatan kedaulatan ekonomi nasional melalui forum diskusi "Mahasiswa Bicara" bertajuk Bangun Persatuan Nasional, Tegakkan Pasal 33 di Mattea Social Space, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (19/6).
Dalam forum tersebut, Ketua Pelaksana Koalisi Bangsa Muda sekaligus Ketua Umum EN LMND Muh. Isnain Mukadar menegaskan pentingnya persatuan nasional sebagai fondasi untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.
"Persatuan nasional bukan sekadar slogan tahunan. Ia adalah syarat mutlak bagi kedaulatan dan kedaulatan ekonomi yang diamanatkan Pasal 33 merupakan prasyarat utama bagi kemakmuran rakyat yang sesungguhnya," kata Isnain.
Koalisi Bangsa Muda menilai ketimpangan struktural masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, Gini Ratio nasional tercatat sebesar 0,375. Selain itu, sekitar 68 persen lahan nasional disebut dikuasai oleh 1 persen populasi.
Mahasiswa juga menyoroti tingginya angka kemiskinan di Papua Pegunungan yang mencapai 30,03 persen meskipun wilayah tersebut kaya sumber daya alam.
Menurut Isnain, kondisi tersebut bertentangan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Selain itu, pengelolaan industri nikel nasional turut menjadi sorotan. Meski Indonesia menguasai lebih dari 58 persen produksi nikel dunia, mahasiswa menilai manfaat ekonomi yang diterima masyarakat belum optimal.
Mereka menyebut sekitar 75 persen kapasitas smelter dan keuntungan industri nikel masih dikuasai pemegang saham asing.
