jpnn.com - JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) menegaskan kembali pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan penyusunan kebijakan publik yang semakin tepat sasaran, responsif, dan berbasis bukti.
Penguatan koordinasi ini dinilai krusial dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan yang makin kompleks dan beragam di setiap daerah.
Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo secara daring saat menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur pada Selasa, 18 November 2025.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam paparannya menjelaskan, kesenjangan data, perbedaan prioritas pembangunan, hingga tumpang tindih kewenangan kerap menjadi faktor yang melemahkan efektivitas kebijakan di lapangan.
Karena itu, koordinasi antara pusat dan daerah harus terus diperkuat melalui penyelarasan data, peningkatan kapasitas analisis kebijakan, serta sinergi lintas sektor yang lebih terstruktur.
"Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah ini jadi fondasi kebijakan publik yang perlu terus diupayakan. Mengingat, ketika data terintegrasi, proses analisis yang jadi lebih akurat maka kebijakan yang dihasilkan jadi lebih tepat sasaran," ungkap Yusharto
Dia juga menekankan bahwa pendekatan berbasis bukti harus menjadi standar dalam setiap proses perumusan kebijakan.
Untuk itu, Yusharto berharap ke depan pemerintah daerah (pemda) terus meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan, memperkuat peran lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), memaksimalkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset.
