bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti kegiatan Policy Talks bertema “Penguatan Analis Kebijakan di Wilayah” yang dilaksanakan secara daring, Rabu (3/6).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Analis Kebijakan dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai wadah peningkatan kapasitas dan penguatan peran Analis Kebijakan dalam mendukung penyusunan kebijakan serta regulasi yang berkualitas.
Kegiatan diawali dengan pemaparan mengenai pentingnya peran Analis Kebijakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyediaan rekomendasi kebijakan yang berbasis data, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui forum ini, para peserta didorong untuk terus meningkatkan kompetensi sekaligus memperkuat kolaborasi dan pertukaran pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
Pada sesi materi, peserta memperoleh pembahasan mengenai analisis dan siklus kebijakan publik dalam tata kelola pemerintahan yang responsif.
Dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan instrumen strategis pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dan mewujudkan tujuan pembangunan.
Oleh karena itu, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya harus memenuhi aspek legal dan administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Selain itu, dipaparkan pula pentingnya penerapan siklus kebijakan publik yang meliputi agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, dan policy evaluation.
