jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PKS MPR Johan Rosihan menyoroti kasus beras oplosan yang mencuat belakangan ini yang dinilai bukan sekadar persoalan kecurangan bisnis, melainkan momentum untuk melakukan perombakan struktur industri beras nasional.
Menurut Johan, polemik ini membuka peluang redistribusi kekuatan ekonomi dari segelintir konglomerat besar kepada pelaku usaha kecil, terutama penggilingan padi rakyat.
"Ketika pengusaha penggilingan besar mengancam menghentikan operasi, saya justru melihat ini sebagai berkah tersembunyi. Saatnya memilih, mempertahankan oligopoli atau merebut kembali kedaulatan pangan melalui pemberdayaan lebih dari 161 ribu penggilingan padi rakyat," ujar Johan dalam keterangannya, Kamis (14/8).
Johan mengungkapkan terjadi ketimpangan ekstrem dalam struktur industri penggilingan padi Indonesia.
Bayangkan, dari 161.401 penggilingan kecil yang merupakan 95,1 persen dari total unit, hanya menguasai 40-45 persen kapasitas pemrosesan.
Sementara segelintir penggilingan besar—tak lebih dari 5 persen—menguasai mayoritas akses pasar premium dan distribusi.
Paradoks ini mencerminkan distorsi ekonomi yang telah berlangsung puluhan tahun.
Kondisi ini, menurut Johan, bukan terjadi secara alami, melainkan akibat kebijakan yang cenderung berpihak pada pemodal besar.
