jpnn.com - JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, yang juga Ketua Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan bahwa para buruh akan menentang keputusan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan, secara serentak pada 22 November 2025.
Said Iqbal menjelaskan buruh akan turun ke jalan di berbagai titik provinsi di Indonesia.
"Untuk di Istana atau DPR, mungkin sekitar 15 ribu buruh," kata Said pada Selasa (18/11).
Said mengungkapkan titik daerah yang akan dipadati buruh, salah satunya Gedung Sate, yang ada di Bandung.
Selain itu, Kantor Gubernur Serang, lalu di Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Pekanbaru, dan Makassar.
Tak hanya itu, para buruh daerah Mimika, Kupang, Batam, Lombok, Merauke, Ambon, dan Ternate juga akan memadati kantor kepala daerah masing-masing untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan upah yang dianggap tidak sesuai harapan.
"Mungkin akan mencapai ratusan ribu yang turun, itu akan lumpuh kota industri, karena menolak pengumuman upah minimum yang diumumkan 21 November," ujarnya.
Said menyatakan sudah mengetahui bocoran pengumuman kenaikan upah yang akan ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan dari Dewan Pengupahan.
