jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menilai perdebatan politik semestinya diarahkan mengkritisi substansi kebijakan yang berdampak langsung ke rakyat.
Menurut dia, PDI Perjuangan seharusnya bisa mengkritisi Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dari sisi warisan kebijakan. Contohnya, sengkarut investasi di Rempang-Galang.
Menurutnya, PDIP dan PSI tak perlu saling serang berkaitan simbol yang pada praktik tak menyentuh persoalan mendasar rakyat.
"Sekarang itu perang simbol yang dangkal, sementara persoalan substantif seperti warisan tata kelola yang bermasalah di Rempang-Galang nyaris tidak tersentuh," kata Iskandar dalam keterangannya, Jumat (3/7).
Iskandar mengatakan proyek pembangunan Rempang Eco-City yang digagas era Jokowi menyisakan persoalan serius dalam aspek tata kelola.
Dia melanjutkan proyek tersebut sejak awal dipromosikan sebagai investasi besar senilai Rp 174 triliun dari Xinyi Group dan diklaim bakal membuka puluhan ribu lapangan kerja.
Namun dalam perkembangannya, kata Iskandar, Ombudsman RI menemukan sejumlah maladministrasi dalam pengembangan kawasan Rempang.
Mulai dari tidak diakuinya keberadaan Kampung Tua secara layak, belum tuntasnya status hukum lahan, percepatan penetapan proyek tanpa persiapan memadai, hingga penanganan penolakan warga yang menimbulkan rasa takut.
