jpnn.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) angkat bicara merespons isu penggelembungan atau mark up anggaran pengadaan untuk layanan hemodialisis (HD) di RSUD KH Muhammad Thohir Krui Pesisir Barat, Lampung.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman secara tegas menepis adanya penggelembungan harga.
Aji dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa RSUD tersebut menerima dukungan alkes senilai total Rp 56,7 miliar.
"Yang dimaksud oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait dengan pengadaan senilai Rp 30 miliar saat berdialog dengan Presiden Prabowo Subianto pada peresmian RSUD tersebut adalah nilai total pengadaan alat kesehatan canggih untuk setiap 66 RSUD yang masuk dalam Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC), atau Quick Win," kata Aji.
Dia menerangkan, masing-masing RSUD akan mendapatkan dukungan alkes canggih senilai lebih dari Rp 30 miliar dari program Strengthening Indonesia's Healthcare Referral Network (SIHREN).
Alat-alat tersebut termasuk cathlab, CT scan 64 slice, echocardiography, mammography, dan lain-lain.
"RSUD Krui sendiri mendapatkan bantuan sekitar Rp 31,7 miliar tahun ini untuk pengadaan alat canggih tersebut. Angka ini bukan hanya untuk layanan HD," ujarnya.
Dia mengatakan setiap RSUD akan mendapatkan bantuan alat kesehatan mendasar dengan kisaran Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar. Adapun RSUD Krui mendapatkan bantuan sekitar Rp 25 miliar untuk tahun anggaran 2025 dan 2026.
