jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Muhammad Khozin mengatakan bahwa rencana kebijakan Work From Home (WFH) sebagai respons terhadap dampak konflik Timur Tengah harus didasarkan pada mitigasi komprehensif.
Ia mengatakan kebijakan WFH tersebut perlu dikaji secara presisi berbasis efektivitas dan efisiensinya.
"Perlu dikaji secara presisi pilihan format WFH yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan memperhatikan efektivitas layanan publik, efisiensi BBM, dan ekonomi masyarakat," kata Khozin dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Menurut anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) IV (Jember dan Lumajang) itu, pengalaman Indonesia pada masa COVID-19 pada 2020-2021 menjadi data yang dapat menjadi bahan penting dalam merumuskan kebijakan WFH tersebut.
Menurut dia, kebijakan WFH mesti didasari pada data konkret di lapangan, mulai soal demografi, efektivitas kebijakan, serta pertimbangan ekonomi masyarakat setempat.
"Jadi, betul-betul didasari data kuantitatif lapangan dalam penerbitan kebijakan ini," ucap Khozin.
Menurutnya, kebijakan yang akan ditempuh tidak hanya mempertimbangkan satu aspek saja, namun pelbagai aspek mesti dijadikan dasar dalam penerbitan kebijakan.
Ia mencontohkan rencana penerapan satu hari WFH dalam sepekan dinilai tidak memiliki dampak signifikan pada aspek penghematan BBM.
