jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) Jawa Timur mulai mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) profesional untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi digital.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni menyiapkan tenaga manajer profesional yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan usaha koperasi secara modern.
Kepala Dinkop UKM Jatim Endy Alim Abdi Nusa mengatakan pengembangan KDMP menjadi momentum untuk mengubah paradigma masyarakat bahwa koperasi tidak hanya bergerak di sektor simpan pinjam, tetapi juga memiliki peluang besar pada bidang produksi, konsumsi, hingga berbagai usaha produktif lainnya.
“Kami saat ini mendapat penugasan untuk mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih. Momentum ini sangat tepat untuk menjelaskan bahwa koperasi memiliki spektrum usaha yang sangat luas dan harus dikelola secara modern serta profesional,” ujar Endy saat menjadi pembicara dalam talkshow bertajuk Transformasi Koperasi Retail Menjadi Koperasi Modern di Era Ekonomi Digital di Universitas Airlangga (Unair), Kamis (18/6).
Endy menyebut rendahnya ketertarikan generasi muda terhadap koperasi masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, pihaknya menggandeng perguruan tinggi untuk memperkuat literasi dan menarik keterlibatan anak muda dalam pengembangan koperasi.
Menurut dia, generasi muda kini mulai terlibat dalam struktur kepengurusan KDMP dan diharapkan mampu menghadirkan inovasi baru dalam menggerakkan ekonomi desa.
Saat ini terdapat 1.097 KDMP yang telah beroperasi di Jawa Timur. Sebanyak 530 koperasi di antaranya telah memiliki gerai usaha dan fasilitas pendukung yang telah diresmikan pemerintah pusat.
“Tantangan berikutnya adalah memastikan fasilitas yang sudah diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan,” katanya.
Endy menjelaskan setiap KDMP diproyeksikan menyerap sekitar 17 tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Sementara posisi manajer akan diisi tenaga profesional dengan kualifikasi minimal sarjana (S1) yang direkrut melalui mekanisme khusus oleh BUMN.
