jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Nasional Kawan Indonesia, Darmawan mendesak aparat kepolisian segera menindaklanjuti laporan terhadap HS yang diduga kerap mengaku sebagai jenderal aktif di Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melindungi praktik tambang emas ilegal di Sulawesi Utara.
“Laporannya sudah masuk ke Polda Sulut dengan Nomor: STTLP/B/371.a/V/2025/SPKT/POLDASULAWESIUTARA. Ini harus segera ditindak. Jangan biarkan masyarakat terus dibodohi dan hidup dalam ketakutan oleh oknum yang klaim sebagai jenderal BIN,” kata Darmawan dalam keterangan pers, Selasa (1/7).
Darmawan menyebut klaim palsu tersebut digunakan untuk menakut-nakuti warga dan aparat TNI-Polri untuk melancarkan aktivitas penambangan tanpa izin di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Menurutnya, penegakan hukum harus ditegakkan secara adil demi menjaga wibawa institusi negara.
“Kami ingin kepastian hukum. Jangan sampai warga kecil jadi korban intimidasi hanya karena ulah oknum yang mengatasnamakan BIN. Ini tindakan serius yang mencoreng nama institusi,” lanjutnya.
Sementara, Ketua DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Sulut, Firdaus Mokodompit menyatakan bahwa HS bukan bagian dari BIN maupun institusi negara lainnya.
“Setelah kami telusuri, identitas itu tidak bisa dibuktikan secara sah. HS ini kerap tampil di lokasi tambang emas ilegal di Dumagin dan Pidung, lengkap dengan pengawalan bersenjata, lalu mengaku sebagai jenderal dari BIN. Ini sangat mencurigakan,” kata Firdaus.
Firdaus menegaskan bahwa tindakan HS yang mencatut nama BIN bukan hanya menyesatkan publik, tetapi juga bisa dikategorikan sebagai tindak pidana serius.
