jpnn.com - Pemerintah terus memperkuat komitmen mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.
Komitmen tersebut ditegaskan kembali dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN pada Kamis (11/6/2026).
Rakor itu melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, dengan fokus pada penyelarasan kebijakan, penguatan tata kelola program, serta optimalisasi pemanfaatan data presisi untuk memastikan efektivitas intervensi di lapangan.
Rapat koordinasi yang didukung program INEY (Investing in Nutrition and Early Years) dari World Bank dan Bappenas, itu menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga dalam rangka mewujudkan upaya penanganan stunting yang lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN Prof. Budi Setiyono dalam rakor itu menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis data presisi by name by address sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas intervensi.
"Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi secara lebih akurat individu, keluarga, dan wilayah yang memerlukan perhatian prioritas sehingga program yang dilaksanakan dapat menjangkau kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan," ujar Prof. Budi.
Selain itu, data yang terintegrasi juga memungkinkan pemerintah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.
Dia juga menekankan bahwa penguatan sistem data harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antar-kementerian dan lembaga.
