jpnn.com, JAKARTA - Masalah di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dinilai bukan lagi sekadar kesalahan administratif. Indonesian Audit Watch (IAW) justru melihat adanya indikasi kegagalan sistemik yang berpotensi merugikan negara dalam skala besar.
Mengacu pada data tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat 1.305 rekomendasi yang belum tuntas atau tidak sesuai. Total nilai temuan mencapai sekitar Rp2,6 triliun.
“Kalau ribuan rekomendasi tidak selesai, itu bukan lagi soal teknis. Itu tanda sistem tidak berjalan,” kata Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus di Jakarta, Sabtu (4/4).
Dia menjelaskan dalam standar audit internasional, kondisi seperti ini sudah masuk kategori kegagalan pengendalian menyeluruh.
“Ini systemic control failure. Artinya sistem gagal secara konsisten dan terstruktur,” ujarnya.
IAW juga menyoroti temuan yang terus berulang dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan akar masalah tidak pernah diselesaikan.
“Yang dilakukan hanya pembersihan permukaan. Akar masalahnya tetap dibiarkan,” kata Iskandar.
Lebih mengkhawatirkan, kata dia, tidak ada kejelasan soal pemulihan kerugian negara maupun proses hukum terhadap temuan tersebut.
