jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai sekitar 90 persen.
Namun, masih terdapat gap sekitar 25–30 persen antara inklusi dan literasi keuangan.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengungkapkan perempuan perlu ditempatkan sebagai subjek penting dalam strategi ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat.
Hal itu diungkapkan Veronica dalam diskusi panel bertajuk “Infrastructure, Investment, Impact: Building Inclusive Financial Ecosystems” yang digelar dalam rangkaian The 2026 Asia Grassroots Forum.
Menurut Veronica, perempuan dan anak-anak termasuk kelompok yang paling terdampak oleh perubahan iklim, krisis pangan, serta tekanan ekonomi keluarga.
Karena itu, pemberdayaan perempuan perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan yang lebih luas, termasuk melalui akses lahan, edukasi, coaching, pembiayaan, dan keberlanjutan.
Salah satu program yang diselenggarakan Kementerian PPPA adalah Kebun Pangan Perempuan, untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pengelolaan lahan dan penguatan komunitas perempuan.
"Program dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri perempuan agar lebih berdaya secara ekonomi,” ujar Veronica.
