jpnn.com, JAKARTA - Akademisi sosial-politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai munculnya remiliterisme pada era pemerintahan saat ini menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Ubedilah dalam diskusi publik bertajuk “Remiliterisme dan Masa Depan Demokrasi Indonesia: Mendedah Reformasi Sektor Pertahanan, Supremasi Sipil, dan Ancaman terhadap Hak Asasi Manusia” yang digelar di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Dalam pemaparannya, Ubedilah menjelaskan sedikitnya terdapat sejumlah faktor yang membuat fenomena remiliterisme saat ini dinilai jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya.
Menurut dia, remiliterisme merupakan fenomena sosial-politik yang ditandai dengan kembalinya militer ke ruang-ruang sipil yang seharusnya dijalankan secara demokratis.
"Militerisme artinya kebangkitan atau kembalinya militer di ruang-ruang sipil. Itu sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM,” ujar Ubedilah.
Dia menilai menguatnya kecenderungan militeristik saat ini tidak bisa dilepaskan dari genealogi politik dan latar sosial kekuasaan yang sedang berlangsung.
Menggunakan pendekatan critical discourse analysis, Ubedilah mengatakan cara pandang kekuasaan hari ini dipengaruhi oleh jejaring sosial-politik yang dekat dengan kultur Orde Baru.
"Kognisi sosial Presiden dipengaruhi oleh unsur ayahnya, mertuanya. Faktor itu punya pengaruh besar terhadap pembentukan cara pandang kekuasaan hari ini,” katanya.
