jpnn.com, JAKARTA - Dua hari berturut-turut Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia akan bertemu DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jadwal audiensi pun sudah final.
Sekretaris Jenderal DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu (PW) Indonesia Rini Antika mengungkapkan hari ini mereka tengah mematangkan naskah akademik terkait pembahasan, tuntutan, dan solusi yang ditawarkan kepada pemangku kebijakan di pusat.
"Konfirmasi pagi ini, alhamdulillah on schedule sesuai jadwal baik DPR RI maupun Kemendagri," kata Rini kepada JPNN, Senin (1/6/2026).
Dia berharap audiensi pada 2-3 Juni bersama DPR RI dan Kemendagri sesuai harapan Aliansi PPPK PW Indonesia. Presiden Prabowo Subianto pun diharapkan tidak menutup mata terkait nasib PPPK terutama PPPK paruh waktu.
PPPK paruh waktu dibilang ASN, tetapi ketimpangan kondisi di lapangan sangat luar biasa. Mulai dari tanggung jawab yang tidak ada beda dengan ASN, tetapi perlakuan dan kesejahteraan yang sangat tidak manusiawi.
"PPPK paruh waktu (P3K PW) itu hanya gajinya yang separuh, bahkan setengah dari separuh. Kerjanya jangan ditanya, full time," tegas Rini.
Pertemuan dengan DPR RI pada Selasa (2/6/2026) dan Kemendagri (3/6/2026) fokus pada pembahasan alih status P3K PW ke PPPK dengan penggajian APBN. Kabar ini menjadi vitamin baru untuk Aliansi PPPK PW Indonesia.
Pertemuan tanggal 2 Juni, ujar Rini, merupakan kolaborasi semua forum atau aliansi yang tergabung di Aliansi Merah Putih.
