jpnn.com, MAGELANG - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan aktif mengawal transformasi birokrasi di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat memberikan paparan dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Ruang Sudirman, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis (16/4).
Wamendagri Bima dalam paparannya menyoroti tantangan birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan.
Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas program pembangunan, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah.
“Pimpinan yang terpilih dan ditunjuk datang dan pergi, tapi birokrasi tetap di situ,” ujarnya.
Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah mendorong penerapan konsep statecraft sebagai pendekatan baru dalam pengelolaan pemerintahan.
Konsep ini menuntut aparatur bekerja lebih cerdas, terampil, dan andal dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Selain itu, Bima menekankan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto perlu dikawal secara serius di daerah agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
