jpnn.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta memperingatkan pemerintah agar alokasi APBN untuk pengelolaan sampah nasional tidak bertransformasi menjadi proyek komersial yang hanya menguntungkan pihak investor.
Hal itu terungkap dalam Sarasehan Ulama yang digelar MUI DKI Jakarta bersama Indonesia Sustainability Movement (Inamove) di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis (25/6/2026).
Forum bertajuk Ekoteologi & Keberlanjutan Indonesia ini menyoroti tata kelola anggaran negara agar tidak disalahgunakan dalam penanganan krisis sampah nasional.
Acara yang dipandu moderator Dr. H. Rahmat Hidayat Pulungan itu mempertemukan ulama, akademisi, praktisi industri, dan pakar kebijakan publik untuk membedah persoalan krisis sampah nasional dari perspektif agama, teknologi, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.
Salah satu sorotan utama dalam sarasehan tersebut adalah peringatan agar pengelolaan sampah nasional tidak berubah menjadi proyek yang hanya menguntungkan investor dengan menggunakan dana publik.
Direktur Badan Pelaksana PKU MUI DKI Jakarta sekaligus penulis Fikih Kota Global, Dr. Muladi Mughni PhD, menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, sampah (Al-Afsah) merupakan materi yang dibuang, tetapi masih memiliki potensi nilai guna apabila dikelola dengan benar.
Ia menjelaskan konsep Fikih Ma'alat, yakni pendekatan yang menilai suatu kebijakan berdasarkan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat.
"Kebijakan yang baik bukan yang paling banyak mengelola sampah, melainkan yang paling berhasil mengurangi lahirnya sampah sejak dari hulu," tegas Muladi.
