jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai wacana pembentukan koalisi sebenarnya kental nuansa kepentingan individu dan partai pengusul.
Diketahui, wacana koalisi permanen mengemuka setelah muncul pernyataan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia pada Jumat (5/12).
"Sebenarnya untuk mengamankan partai dan diri elite partai untuk dan partainya untuk aman di pemerintahan," kata Andreas melalui layanan pesan, Kamis (11/12).
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu mengatakan saat ini sistem politik yang dipakai di Indonesia ialah presidensial.
Sementara itu, ujarnya, wacana koalisi permanen biasa dipakai di negara yang menerapkan sistem parlementer.
Andreas pun merasa tidak tepat untuk mengatur pembentukan koalisi permanen dalam undang-undang di Indonesia.
"Enggak relevan mengatur soal koalisi permanen dalam UU," katanya.
Sebab, kata dia, partai dalam sistem presidensial seharusnya menghormati kewenangan kepala negara untuk bekerja sama mewujudkan janji politik.
