jpnn.com, JAKARTA - Desakan agar transisi energi di Indonesia berjalan lebih adil dan transparan menguat dari masyarakat terdampak. Mereka antara lain dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Barat.
Aspirasi itu mengemuka dalam Lokakarya Transisi Energi Berkeadilan yang digelar di tiga daerah tersebut. Warga dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai percepatan transisi energi tidak cukup hanya berfokus pada target penurunan emisi.
"Kebijakan energi juga harus inklusif, menghormati kearifan lokal, dan mengutamakan kepentingan publik," kata Direktur Yayasan Srikandi Lestari, Sumiati Surbakti, Jumat (10/4).
Dia menyebutkan, di Sumatera Utara, hasil penelitiannya menunjukkan 70 persen warga di sekitar PLTU Pangkalan Susu telah memahami dampak pembakaran batu bara. Narasi bahwa energi bersih mahal membuat agenda transisi energi kurang diminati.
“Jika nantinya pensiun dini PLTU dijalankan dan transisi energi dilakukan, yang penting adalah adanya kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak karena semua ini berkaitan dengan masa depan anak cucu kita,” ujarnya.
Sementara di Jawa Barat, rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 disebut mendapat sambutan positif dari nelayan dan pekerja pengupas rajungan.
Mereka menilai keberadaan fasilitas jetty pengangkutan batu bara selama ini mengganggu aktivitas melaut dan berdampak pada hasil tangkapan.
"Menurunnya hasil tangkapan rajungan membuat pendapatan masyarakat ikut tertekan," kata pengupas rajungan dari Desa Waruduwur, Indramayu, Wiwid.
