jpnn.com - JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari memastikan pemerintahan saat ini memberi ruang luas bagi media untuk menyampaikan kritik. Menurut dia, Presiden Prabwo Subianto adalah sosok yang memiliki komitmen sangat kuat dalam melindungi ekosistem jurnalisme nasional.
“Ini penting, soalnya lagi ada yang bilang ‘jatuhkan-jatuhkan’ (menggulingkan pemerintahan Prabowo, red). Biasanya indikator (pemerintah) mau dijatuhkan itu kalau medianya tidak punya ruang lagi,” ujar Qodari saat menjadi pembicara kunci diskusi bertema “Dampak Agreement on Reciprocal Trade (ART) terhadap Ekosistem Media dan Jurnalisme Indonesia” di NT Tower, Jakarta Timur, Jumat (10/4/2026).
Diskusi dalam rangka Nusantara Media Fest itu menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain, komisioner Dewan Pers Dahlan Dahi, peneliti media Agus Sudibyo, dan Sekretaris Jenderal Forum Pemred Irfan Junaidi. Adapun pembuka diskusi itu ialah Direktur Nusantara TV Randy Tampubolon.
Setidaknya ada dua poin penting dalam ART Indonesia - Amerika Serikat (AS) yang mengundang kekhawatiran pers di Indonesia. Pertama ialah ketentuan dalam poin 2.28: Restrictions on Foreign Investment pada perjanjian timbal balik itu.
Poin itu membuat Indonesia harus mengizinkan investasi AS tanpa batasan kepemilikan, termasuk di sektor penyiaran. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 199 Tentang Pers dan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah diatur bahwa modal asing tidak boleh menjadi mayoritas pada perusaahaan pers maupun lembaga penyiaran di Indonesia.
Satu lagi ialah ketentuan dalam poin 3.3: Requirements for Digital Services Providers pada ART. Klausul itu mengharuskan Indonesia tidak memaksa platform digital dari AS membayar lisensi maupun berbagi keuntungan dari penggunaan konten buatan pers Tanah Air.
Qodari menuturkan Presiden Prabowo memastikan setiap perjanjian dengan negara lain tidak merugikan Indonesia. Menurut dia, hal itu juga berlaku untuk perjanjian yang bersinggungan dengan pers.
“Indonesia tidak akan meratifikasi perjanjian apa pun yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, apalagi yang mengancam kepentingan fundamental bangsa, termasuk yang mencancam kedaulatan infirmasi dan keberlanjutan jurnalisme nasional,” katanya,
