jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Energi Nasional Kholid Syeirazi menawarkan paradigma baru terkait skema subsidi energi nasional di tengah dorongan pemerintah mempercepat proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).
Menurut dia, subsidi pada proyek DME tidak bisa dipandang semata-mata sebagai beban fiskal.
Sebaliknya, subsidi tersebut dinilai menjadi investasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kalau nanti tetap ada subsidi (di DME), ya itu subsidi dari produksi kita sendiri. Kalau LPG kan subsidi dari impor, jadi enggak ada nilai tambah domestik,” ujar Kholid dalam keterangannya, pada Rabu (13/5).
Dia menjelaskan, selama ini Indonesia masih sangat bergantung pada impor LPG.
Dari total kebutuhan LPG nasional, sekitar 80 persen masih dipenuhi dari impor atau sekitar 7,2 juta ton per tahun. Di sisi lain, Indonesia memiliki cadangan batu bara kalori rendah (low rank coal) dalam jumlah besar yang belum termanfaatkan optimal.
Kholid menuturkan, cadangan batu bara kalori rendah tersebut dapat dikonversi menjadi DME melalui inisiatif strategis yang tengah dikembangkan oleh MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga.
Proyek yang diresmikan Percepatan Pengembangan Coal to DME oleh Presiden Prabowo dalam Rangkaian Groundbreaking Proyek Hilirisasi Ke-2 di akhir April 2026 menjadi substitusi LPG, sekaligus menjadi solusi pemanfaatan batu bara stranded yang selama ini minim pasar.
